No | Peraturan | Uraian / Keterangan | Link |
---|---|---|---|
1 | Perda Nomor 10 Tahun 2019 | Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
perda_10_2019.pdf |
2 | Perda Nomor 7 Tahun 2011 | Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubatan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
perda_07_2011.pdf |
3 | Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 109 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan |
pmdgri_104_2019.pdf |
4 | Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 | Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 109 Tahun 2019 Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan |
pmdgri_109_2019.pdf |
5 | Permendagri No. 19 Tahun 2018 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan |
pmdgri_19_2018.pdf |
6 | Permendagri No. 118 Tahun 2017 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil |
pmdgri_118_2017.pdf |
7 | Permendagri No. 9 Tahun 2016 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran |
pmdgri_9_2016.pdf |
8 | Permendagri No. 63 Tahun 2016 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus |
pmdgri_63_2016.pdf |
9 | Permendagri No. 8 Tahun 2016 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
pmdgri_8_2016.pdf |
10 | Permendagri No. 9 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
pmdgri_9_2011.pdf |
11 | Permendagri No. 2 Tahun 2016 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak |
pmdgri_2_2016.pdf |
12 | Permendagri No. 76 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten / Kota |
pmdgri_76_2015.pdf |
13 | Permendagri No. 74 Tahun 2015 |
|
pmdgri_74_2015.pdf |
14 | Permendagri No. 61 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik |
pmdgri_61_2015.pdf |
15 | Permendagri No. 57 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak |
pmdgri_57_2015.pdf |
16 | Permendagri No. 14 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pendataan Penduduk Non Permanen |
pmdgri_14_2015.pdf |
17 | Permendagri No. 25 Tahun 2011 |
|
pmdgri_25_2011.pdf |
18 | Perpres No. 112 Tahun 2013 |
|
perpres_112_2013.pdf |
19 | Perpres No. 126 Tahun 2012 | Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan ketiga atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
perpres_126_2012.pdf |
20 | Perpres No. 67 Tahun 2011 | Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional |
perpres_67_2011.pdf |